BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Mengenali lebih dalam proses politik dan sosial baik sebelum dan sesudah terjadinya G 30 September tahun 1965 akan menjadikan kita bisa menyelami suasana saat itu, Gerakan 30 September atau yang sering disingkat G 30 S PKI, G-30S/PKI, Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh), Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 dimana dari peristiwa ini kita banyak mengalami pelajaran berharga khususnya bagi negara Indonesia yang sekitar 20 tahun merdeka. Bukan hal yang mudah untuk mengatasi permasalahan ini, sampai saat inipun banyak hal-hal yang belum terkuak tentang siapa dalang dari gerakan ini.

Indonesiayang baru merdeka harus menghadapi Tantangan khususnya pada masa (Demokrasi Terpimpin) masalah-masalah seperti: munculnya krisis ekonomi nasional merupakan peluang paham komunis untuk berkembang. Prinsip Nasakom yang dilaksanakan pada waktu itu memberi kesempatan kepada PKI dan organisasi pendukungnya untuk memperluas pengaruhnya. Untuk itu pada artikel ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana proses politik dan sosial yang nantinya turut berpengaruh pada pola perpolitikan zaman orde baru.

1.2  Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam makalah ini yaitu sebagai berikut:

  1. Apakah Keadaan politik-sosial Sebelum dan Sesudah Terjadinnya Pember4ontakan G 30 SEPTEMBER
  2. bagaimana kedaan sosial sebelum masa pergerakan G-30 SPKI
  3. Bagaimanakah Keadaan Perpolitikan Indonesia Masa Sesudah G 30 September
  4. Bagaimana     Keadaan Sosial (Pendidikan, Komunikasi Massa) Sesudah G 30 September (Masa Orde baru

 

 

1.3  Tujuan Penulisan

  1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Indonesia IV.
  2. Untuk mengetahui tentang Pemberontakan PKI.

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

ISI

 

  1. 1.      KEADAAN POLITIK-SOSIAL SEBELUM dan SESUDAH TERJADINYA PEMBERONTAKAN G 30 SEPTEMBER
  2. A.    Keadaan Perpolitikan Indonesia Sebelum G 30 September
  3. 1.      Landasan Politik Luar Negeri Orde Lama

Adapun dasar dari politik luar negeri Republik Indonesia pada saat itu yakni:

  1. Undang-Undang dasar 1945;
    1. Amanat Presiden/ panglima tertinggi Angkatan Perang pada tanggal 17 Agustus   1959.
    2. Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960 terkenal dengan nama “ajlannya Revolusi Kita” yang dengan ketetapan MPRA No. 1/MPRS/1960, tanggal 9 Nopember 1960 telah di jadikan “Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia”.
    3. Pidato Presiden tanggal 30 September 1960 dimuka sidang umum PBB yang berjudul “to build the world anew” (membangun dunia kembali) yakni sebagai pedoman pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia” di bidang politik luar negeri RI.
    4. 2.      Indonesia dalam Gerakan Non-Blok

Dengan menjalankan Gerakan Non-Blok Indonesia telah banyak mengikuti konferensi-konferensi yang turut mempengaruhi pola politik luar negerinya, adapun konferensi yang pernah diikuti oleh Indonesia antara lain: Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara non-aligned I, Konferensi Beograd, Konferensi Ekonomi Negara-negara berkembang,  Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara non-aligned II, dll.

  1. 3.      Konfrontasi terhadap Malaysia

Indonesiapada masa ini menentangMalaysiakarena menganggap bahwaMalaysiaadalah suatu “proyek neo-kolonialis Inggris” yang nantinya membahayakan bagi revolusiIndonesia. Maka untuk ituIndonesiamenjalankan konfrontasi denganMalaysia, walaupun nanti pada akhirnya pada masa orde baruIndonesiakembali lagi menjalin kerjasama denganMalaysia.

Keadaan perpolitikan Indoensia pada masa ini sangat dipengaruhi pola pikir dari presidennya, yakni Soekarno khususnya nanti pada saat pemilu 1955. Pada Pemilu 1955, PKI menempati tempat keempat dengan 16% dari keseluruhan suara. Partai ini memperoleh 39 kursi (dari 257 kursi yang diperebutkan) dan 80 dari 514 kursi di Konstituante.

Perlawanan terhadap kontrol Belanda atas Papua bagian barat merupakan masalah yang seringkali diangkat oleh PKI selama tahun 1950-an.

Pada Juli 1957, kantor PKI di Jakarta diserang dengan granat. Pada bulan yang sama PKI memperoleh banyak kemajuan dalam pemilihan-pemilihan di kota-kota. Pada September 1957, Masjumi secara terbuka menuntut supaya PKI dilarang.

Pada 3 Desember 1957, serikat-serikat buruh yang pada umumnya berada di bawah pengaruh PKI, mulai menguasai perusahaan-perusahaan milik Belanda. Penguasaan ini merintis nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh asing. Perjuangan melawan para kapitalis asing memberikan PKI kesempatan untuk menampilkan diri sebagai sebuah partai nasional.

Pada Februari 1958 terjadi sebuah upaya kudeta yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pro Amerika Serikat di kalangan militer dan politik sayap kanan. Para pemberontak, yang berbasis di Sumatera dan Sulawesi, mengumumkan pada 15 Februari 1958 telah terbentuk Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pemerintahan yang disebut revolusioner ini segera menangkapi ribuan kader PKI di wilayah-wilayah yang berada di bawah kontrol mereka. PKI mendukung upaya-upaya Soekarno untuk memadamkan pemberontakan ini, termasuk pemberlakuan Undang-Undang Darurat. Pemberontakan ini pada akhirnya berhasil dipadamkan.

Pada 1959, militer berusaha menghalangi diselenggarakannya kongres PKI. Namun demikian, kongres ini berlangsung sesuai dengan jadwal dan Presiden Soekarno sendiri menyampaikan sambutannya. Pada 1960, Soekarno melancarkan slogan Nasakom yang merupakan singkatan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Dengan demikian peranan PKI sebagai mitra dalam politik Soekarno dilembagakan. PKI membalasnya dengan menanggapi konsep Nasakom secara positif, dan melihatnya sebagai sebuah front bersatu yang multi-kelas.

Meskipun PKI mendukung Soekarno, ia tidak kehilangan otonomi politiknya. Pada Maret 1960, PKI mengecam penanganan anggaran yang tidak demokratis oleh Soekarno. Pada 8 Juli 1960, Harian Rakjat memuat sebuah artikel yang kritis terhadap pemerintah. Para pemimpin PKI ditangkap oleh militer, namun kemudian dibebaskan kembali atas perintah Soekarno.

  1. B.     Keadaan Sosial  Indonesia Masa Sebelum G 30 September Di Dalam Masyarakat

Pemberontakan G 30 S / PKI membawa Indonesia ke dalam krisis pemerintah dan sosial politik. Sidang Kabinet Dwikora pada tanggal 6 Oktober 1965 telah menetapakan bahwa penyelesaian aspek politik dari peristiwa Gerakan 30 September 1965 akan ditangani secara langsung oleh Presiden Soekarno. Akan tetapi, pada pelaksaannya krisis politik muncul karena rakyat melihat bahwa penyelesaian masalah G 30 S / PKI ini tidak kunjung membawa perubahan seperti yang telah diamanatkan kepada Presiden Soekarno dalam siang Kabinet Dwikora. Akibatnya krisis politik ini membuat rakyat khawatir akan munculnya kembali potensi teror yang pernah dilakukan oleh PKI pada masa sebelumnya. Peristiwa pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, serta pemberontakan G 30 S / PKI telah menjadi bukti serjarah kejamnya potensi teror dan anacaman keamanan yang dapat dihindarkan oleh kekuatan PKI.

  1. Keadaan Perpolitikan Indonesia Masa Sesudah G 30 September

Setiap partai komunis dimanapun di dunia, mempunyai garis politik yang sama. Tujuan akhirnya adalah merebut kekuasaan pemerintah dengan jalan apapun. Untuk itu saat pemberontakan terjadi tahun 1965 banyak dilakukan aksi penumpasan utnuk menghindari bentrokan senjata antara anggota PKI dengan ABRI.

Dengan berkembangnya dukungan dan keanggotaan yang mencapai 3 juta orang pada 1965, PKI menjadi partai komunis terkuat di luar Uni Soviet dan RRT. Partai itu mempunyai basis yang kuat dalam sejumlah organisasi massa, seperti SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), Pemuda Rakjat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia (BTI), Lembaga Kebudajaan Rakjat (Lekra) dan Himpunan Sardjana Indonesia (HSI). Menurut perkiraan seluruh anggota partai dan organisasi-organisasi yang berada di bawah payungnya mungkin mencapai seperlima dari seluruh rakyat Indonesia.

Pada Maret 1962, PKI bergabung dengan pemerintah. Para pemimpin PKI, Aidit dan Njoto, diangkat menjadi menteri penasihat. Pada bulan April 1962, PKI menyelenggarakan kongres partainya. Pada 1963, pemerintah Malaysia, Indonesia dan Filipina terlibat dalam pembahasan tentang pertikaian wilayah dan kemungkinan tentang pembentukan sebuah Konfederasi Maphilindo, sebuah gagasan yang dikemukakan oleh presiden Filipina, Diosdado Macapagal. PKI menolak gagasan pembentukan Maphilindo dan federasi Malaysia. Para anggota PKI yang militan menyeberang masuk ke Malaysia dan terlibat dalam pertempuran-pertempuran dengan pasukan-pasukan Inggris dan Australia. Sebagian kelompok berhasil mencapai Malaysia lalu bergabung dalam perjuangan di sana. Namun demikian kebanyakan dari mereka ditangkap begitu tiba. Kebanyakan dari satuan-satuan tempur PKI aktif di wilayah perbatasan di Kalimantan.

Pada Januari 1964, PKI mulai menyita hak milik perusahaan-perusahaan Inggris di Indonesia.

Salah satu hal yang sangat aneh yang dilakukan PKI adalah dengan diusulkannya Angkatan ke-5 yang terdiri dari buruh dan petani, kemungkinan besar PKI ingin mempunyai semacam militer partai seperti Partai Komunis Cina dan Nazi dengan SS nya. Hal inilah yang membuat TNI AD merasa khawatir takut adanya penyelewengan senjata yang dilakukan PKI dengan “tentaranya”.

Pada era akhir kekuasaan Soekarno, munculah suatu insiden pembunuhan jenderal-jenderal TNI yang disebut insiden G30S. Dalam era ketidak jelasan dan kekacauan ini membuat PKI dan Soekarno dalam masalah besar yaitu menghadapi krisis nasional. Dengan alasan ‘keterlibatan PKI dalam G30S’, partai ini dilarang oleh Pangkopkamtib Soeharto pada tanggal 12 Maret 1966, setelah mendapat Surat Perintah Sebelas Maret dari Presiden Soekarno. Yang kemudian diklaim oleh Soeharto sebagai tonggak utama kekuatan politiknya.

Gerakan 30 September sendiri sangat membingungkan, karena Soekarno sendiri dalam pidatonya mengatakan bahwa Gestok (Sebutan Soekarno untuk G 30 S) terjadi diantaranya karena keblingeran pemimpin-pemimpin PKI.

Setelah itu bermula sebuah sejarah hitam bangsa Indonesia di mana ribuan orang tak bersalah — terutama di pulau Jawa dan Bali — dibantai secara sia-sia karena dituduh ikut komunis.

Hal ini disebabkan karena rakyat Indonesia sudah merasa sangat menderita ketika PKI dianakemaskan, banyak sekali kasus-kasus pembunuhan rakyat Indonesia non PKI dilakukan oleh orang PKI tanpa ada kejelasan hukum

Menurut beberapa sumber antara 500.000 jiwa sampai 2 juta jiwa tewas dibunuh. Ribuan lainnya mendekam di penjara atau dibuang ke pulau Buru.

  1. D.                   Keadaan Sosial (Pendidikan, Komunikasi Massa) Sesudah G 30 September (Masa Orde baru

Kekhawatiran rakyat Indonesia terhadap praktek pembebasan PKI yang telah terlaksana secara optimal makin meningkat dengan adanya kondisi ekonomi makin merosot pada masa itu. Tingginya tingkat inflasi yang mencapai 650 %, diterapkannya kebijakan devaluasi nilai rupiah mencapai skala 1 : 10, serta meningkatnya harga minyak dunia pada tanggal 3 Januari 1966 membuat kondisi sosial politik Indonesia mulai begejolak. Berbagai tuntutan masyarakat terhadap pemerintah pun bermunculan.

Pemerintah Indonesia bernisiatif untuk membentuk paniatia ad hoc yang bertugas untuk menyelidiki akibat dan kenaikan harga – harga barang, jasa, dan harga minyak dunia. Selanjutnya, pemerintah membentuk sebuah badan yuang dinamakan Fact Finding Commission KOTI. Anggotanya terdiri atas parapemimpin atau tokoh partai polotik dan pejabat – pejabat pemerintah. Tugas badan ini adalah mengumpulkan segala data, keterangan, dan fakta mengenai peristiwa G 30 S /PKI di berbagai daerah di Indonesia. Badan ini bekerja selama sekitar 1 bulan dari 27 Desember 1965 sampai 6 Januari 1966. mulai survei, badan ini menyimpulkan bahwa rakyat Indonesia menginginkan agar Presiden Soekarno mengambil tindakan yang jitu untuk menyelesaikan permasalahan G 30 S / PKI dan ekses – ekses politiknya. Hasil kerja badan ini disampaikan kepada Presiden Soekarno pada tanggal 10 Januari 1966.

Kondisi pendidikan diarahkan pada Kebijaksanaan pokok dibidang pendidikan dan sekaligus pembinaan generasi muda diarahkan kepada pemecahan satu sama lainnya. Khususnya pada bagian pemerataan pendidikan disemua unsur masyarakat. Banyak  hal yang telah dilakukan pemerintah untuk mencapai target dibidang pendidikan ini khususnya diarahkan pada pendidikan guna kualifikasi lapangan kerja, memasukkan pole pendidikan agama, memperbaiki kurikulum pendidikan, pengembangan dibidang seni, bahasa dan sastra, memasukkan unsur teknologi kedalam pendidikan.

Perkembangan Pers dan Media Massa pasca G 30 September, lebih kepada Titik tolak dari pembinaan pers nacional adalah ketetapan Sidang Umum MPRS IV tahun 1966. Dalam ketetapan ini disebutkan “kebebasan pers Indonesia adalah kebebasan untuk menyatakan serta menegakkan kebenaran dan keadilan, dan bukanlah kebebasan dalam pengertian liberalisme serta kebebasan pers berhubungan erat dengan adanya pertanggungjawaban atas pers.

Pada masa    ini seperti tahun 1955 juga dilaksanakan Pemilihan Umum tepatnya tahun 1977, Terdiri dari tiga kelompok, pertama Partai nacional Pembangunan (terdiri dari NU, Syarikat Islam, Partai Muslimin Indonesia, Partai Persatuan Tarbiyah Indonesia), kedua Partai Demokrasi Indonesia (terdiri dari PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katholik Indonesia, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia dan partai Murba)  dan ketiga adalah Golongan Karya.

 

 

 

 

 

 

 

 

Perkembangan PKI pada masa Demokrasi Terpimpin

Sejak konsep demokrasi terpimpin di laksanakan diIndonesiakegiatan politik di domonasi oleh PKI. Perkembangan politik pada saat itu di dasarkan pada pelaksanaan ide Nasakom .hal itu menyebabkan PKI mendapatkan kesempatan untuk memperluas pengaruhnnya di semua lapisan masyarakat termasuk di pemerintahan dan ABRI.

Pengaruh PKI makin meluas di masyarakat di sebabkan Hal-hal sebagai  berikut.

  1. keputusan pemerintahan membubarkan masyumi dn Partai Sosalis Indonesia (PSI) yang merupakan kekuatan politik pesaing PKI pada bulan agustus 1960 makin memperkuat kedudukan pki secara politik diIndonesia.
  2. Kondisi ekonomi yang makn menurun di manfaatkan oleh PKI untuk membangun simpati terutama di kalangan masyarakat bawah karena mereka paling mengalalmi tekanan ekonomi.
  3. Keberhasilan PKI memobilisasi para, buruh, ptani, nelayan, pedagang kecil, dan pegawai rendahan dengan menjajikan untuk mendapatkan kenaikan pendapatan
  1. Pada akhir tahun 1963 PKI melakukan gerakan aksi sepihak terutama di jawa, di bali, dan sumatera utara dengan mengambil alih tanah milik petani kaya serta perkebunan milik pemerintah utuk di bagikan kepada para petani pendukun PKI.

Aklibat tindakan PKI tersebut di tengah masyarakat muncul kelompok yang anti – PKI akibatnnya terjadi pertikaian yan begitu panjang. Gerakan anti PKI muncul di semua lapisan masyarakat terutama dari kelompok Intelektual dan para seniman.

 

Langka-langkah yang dilakukan PKI untuk memperluas pengaruhnnya di tengah-tengah masyarakat dilakukan antara lain sebagai berikut :

  1. melakukan aksi demontrasi dan membuat selebaran-selebaran yang bersifat mengaasut dan memfitnah;
  2. melakukan aksi kekerasan seperti penganaiyaan terhadap para kader pelajar islamIndonesiayan terjadi dikediri.
  3. Berusaha mewujudkan ide pembentukan angkatan kelima di luar struktur ABRI dan kepolisian yang nantinnya akan di  isi
  4. Mendukiung sifat pemerintah RI yang keluar dri ke anggotaan PBB dengan alasan semua keputusan PBB terlalu di dominasi oleh blok kapitalis-imperialis

3. persiapan pemberontakan PKI (G-30-S/PKI)

Pemberontaka PPKI di madiun (19 September 1948) merupakan salah satu usaha PKI untuk merebut kekuasaan diIndonesia. Pemberontakan tersebut di lancarkan PKI dengan sangat curang, yaitu pada saat republik Indonesia akan tetapi pemberontakan tersebut dapat di tumpas dengan cepat sehingga ABRI dan kesempatan yang sanagat menguntungkakan bagi PKI untuk meleburkan sayap dan menanmkan pengaruh mereka adalah munculnnya ide Nasakom ( nasionalis, agama, dan komunis) yang di canangkan oleh presiden Sukarno.

Pada tahun 1962, D.N. Aidit duduk menjadi anggota cabinet sebagai Menteri Negara. Orang-orang PKI lainnya ada yang duduk di berbagai lembaga Negara secara resmi. Hal tersebut sangat menguntungkan dan menambah keberanian PKI untuk melaksanakan.

Pada akhir Desember 1964 di temukan dokumenmengenai rencana perjuangan PKI untuk merebut kekuasan di Indonesia akan tetapi PKI membantah kebenaran dokumen itu dan mengatakan bahwa dokumen tersebut palsu yang sengaja di buat oleh orang-orang an ti-PKI Palsu atau tidaknnya dokumen tersebut PKI yang jelas memang mengadakan pemberontakan pada bulan september1965.

 

3. PKI Merebut Kekuasaan

Setelah persiapannya matang, PKI melakuakn aksi kudeta terhadap pemerintahan RI yang sah. Situasi yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan itu, antara lain sebagai berikut

  1. keadaan ekonomi indonesaiayang buruk menyebabkan rakyat menderita hidupnnya.
  2. Politik luar negeri ndonesia ang makin cenderung ke negar sosialis khususnnya RRC memperkuat  kedudukan PKI secara internasional.
  3. Seluruh daya dan perhatian bangsa indonedsia saat itu diarahkan keluar dalam rangka menghadapi konfrontasidenganMalaysia.

Oleh karena itu pada jam22.00 WIB tanggal 30 September 1965. PKI mengadakn pemberontakan. Pada waktu itu, lettu dul arif

Sesuai dengan rencana, kekeuatan fisik G30 S/PKI pada waktu itu di bagi tastiga kelompok tugas.

  1. komando penculikan dan penyergapan di pimpin oleh lettu Dul Arif
  2. komando penguasaankota di pimpin oleh kapten suradi.
  3. Komando basis di pimpin oleh mayor (udara) gatot sukresn.

 

Setelah mengadakan [pertemuan setip komando Negara melaksanakan tugasnnya masing-masing. Komando penculikan dan penyergapan yang memakai nama samaran Pasopati segera membagi dari dalam kelompok-kelompok sebagai berikut

  1. pasukan penculik jenderal Nasution
  2. pasukan penculik Letjen A. Yani
  3. pasukan penculik Mayjen suprapto,
  4. pasukan penculik Mayjen S.Parman
  5. pasukan penculik Brigjen Sutoyo
  6. pasukan penculoik MAyjen Haryono M.T
  7. pasukan penculik D,I. Panjaitan      

.

 

 

 

 

 

KESIMPULAN

seluruh aksi subversi, upaya kudeta, serta pemberontakan bersenjata PKI dapat berulang kali terjadi di Indonesia justru oleh karena adanya peluang yang terbuka dalam pemikiran, sikap, perilaku, serta perbuatan kita sendiri,khususnya oleh karna kita alpa dan lalai terhadap ancaman laten terhadap kandungan ajaran komunisme dan gerakan komunis. Gerakan 30 September atau yang sering disingkat G 30 S PKI, G-30S/PKI, Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh), Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 dimana dari peristiwa ini kita banyak mengalami pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Pada saat terjadinya gejolak politik di indonesia menjadi kesempatan PKI dan organisasi pendukungnya untuk memperluas pengaruhnya dikancah politik indonesia. peranan PKI sebagai mitra dalam politik Soekarno dilembagakan. PKI membalasnya dengan menanggapi konsep Nasakom secara positif, dan melihatnya sebagai sebuah front bersatu yang multi-kelas.

Meskipun PKI mendukung Soekarno, ia tidak kehilangan otonomi politiknya. Setelah mendapat kesempatan PKI dalam memasuki kancah politik Indonesia menimbulkan Pemberontakan G 30 S / PKI yang membawa Indonesia ke dalam krisis pemerintah dan sosial politik. . Peristiwa pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, serta pemberontakan G 30 S / PKI telah menjadi bukti serjarah kejamnya potensi teror dan anacaman keamanan yang dilakukan oleh kekuatan PKI.

Tugas nasional kita selanjutnya setelah berlalunya seluruh trauma sejarah itu adalah pembangunan nasioal menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur, baik lahir maupun batin, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang kita laksanakan secara murni dan konsekuen,dalam hubungan inilah bahaya laten komunisme harus senantiasa menjadi kewaspadaan Nasional dari generasi ke genarasi bangsa Indonesia.

 

 

 

 

Daftar Rujukan:

–          Sumber buku:

Moedjanto,G.1988. Indonesia Abad Ke-20 jilid 2 ( Dari Perang Kemerdekaan pertama sampai PELITA III ).Yogyakarta: Kanisius.

Pesponegoro, Marwati Djoened. 1993. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka.

Perpustakaan Nasional; katalog dalam terbitan. 1992. Gerakan 30 September Partai Komunis: Latar belakang, aksi, dan penumpasannya.Jakarta: Sekretariat Negara RepublikIndonesia.

 

–          Sumber internet:

Administrator. 2009. Peristiwa G 30 S/PKI 1965. www. Google. Co.Id. Diakses tanggal 25 july 2010.

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. 2009. Partai Komunis Indonesia. www. Wikipedia. Diakses tanggal 25 july  2010.

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s